Tentang Kumtala

Posted in katanya TULISANKU with tags on 1 Juni 2009 by Supangat yang S.Pd
 
Keluaraga Kumtala
Personalia Kumtala

Kumtala adalah kepanjangan dari Hukum dan Tatalaksana;

Kumtala merupakan sub-bagian dari bagian Umum, Hukum & Tatalaksana, dan Perlengkapan, Biro Andministrasi Umum dan Keuangan (BAUK);

Personalia Kumtala sebanyak 7 orang, dengan rincian:
1 orang Kasubbag dan 6 orang staff; 3 orang perempuan: 2 golongan III, dan 1 golongan II dan 3 orang laki-laki: 2 golongan II dan 1 golongan III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUBBAG HUKUM DAN  TATALAKSANA

TUGAS KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN TATALAKSANA

Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian, membagi tugas, memberi petunjuk dan me­ni­lai pelaksanaan kegiatan bawahan, serta melakukan urusan di bidang hukum dan tata­lak­sana.

RINCIAN TUGAS

TUGAS POKOK

  1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana;
  2. Membagi tugas kepada bawanan sesuai dengan bidang tugas­nya;
  3. Memberi petunjuk/pengarahan kepada bawahan dengan mengacu pada pedoman kerja;
  4. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengacu pada kegiatan, hasil kerja, dedikasi, loyalitas, kratifitas, inovasi, dan lain-lain;
  5. Menyusun Buku Masa Jabatan pejabat Universitas Negeri Malang, dan melakukan kontrol (pemberitahuan) atas pejabat yang hampir selesai masa jabatannya.
  6. Menyusun konsep saran alternatif di bidang hukum dan ketatalaksana-an, kepus­takaan, dan lain-lain;
  7. Menyusun konsep rancangan perundang-undangan di bidang pen-didikan tinggi dan ketatalaksanaan dengan bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku;
  8. Menyusun konsep bahan pertimbangan dan bantuan hukum dengan bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku;
  9. Menyusun konsep rancangan peraturan di bidang sistem dan prosedur kerja dengan sumber peraturan/perundangan yang ada/berlaku;
  10. Menusun konsep pedoman evaluasi tatalaksana berdasarkan ketentu-an;
  11. Menyusun konsep saran pengembangan di bidang ketatalaksanaan berdasarkan data dan informasi;
  12. Melakukan urusan dokumentasi dan publikasi;
  13. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan konferensi pers, siaran pers, dan wawancara;
  14. Melakukan urusan keprotokolan;
  15. Menyusun instrument monitoring di bidang hukum dan tatalaksana berdasarkan data dan informasi;
  16. Memberi layanan teknis di bidang hukum dan tatalaksana berdasar ketentuan yang ada kepada warga kampus (dinas) maupun selain warga Universitas Negeri Malang.
  17. Menyusun laporan Sub Bagian Kumtala;
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

TUGAS TAMBAHAN

Melaksanakan rapat kordinasi dengan bawahan dan turut menangani dan menyelesaikan permasalahan umum yang terjadi.

BIDANG TUGAS

a.   Bidang Tugas Administrasi Umum
  1. Memproses dan melaksanakan persuratan dan pengarsipan;
  2. Memproses kebutuhan bahan, alat tulis, dan perlengkapan kantor sehari-hari;
  3. Melaksanakan pengelolaan barang perlengkapan;
  4. Membantu melaksanakan pengelolaan uang muka kerja dan SPJ;
  5. Menyusun laporan secara berkala;
  6. Memelihara dan menjaga kebersihan ruang kerja, barang, peralatan dan perlengkapan kantor;
  7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan.
b.   Bidang Tugas Ketatalaksanaan
  1. Menyusun Buku Masa Jabatan pejabat di Universitas Negeri Malang;
  2. Mengidentifikasi dan memproses surat pemberitahuan habis masa jabatan Pejabat Universitas Negeri Malang ke lebaga/unit terkait;
  3. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, peratur-an pemilihan pencalonan pejabat UM, dan kebijakan Rektor  lainya serta menyebarluaskan ke unit kerja terkait.
c.   Bidang Tugas Keprotokoleran
  1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Upacara Hari Besar Nasional;
  2. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Upacara Pengukuhan Guru Besar;
  3. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Upacara Pelantikan Pejabat.
d.   Bidang Tugas Penyusunan Produk Hukum
  1. Menyelenggarakan pelatihan Penyusunan Produk Hukum;
  2. Mensosialisasikan Produk Hukum Rektor Universitas Negeri Malang dan Departemen Pendidikan Nasional yang terkait;
  3. Membuat draf Surat Keputusan Rektor tentang peraturan pelaksanaan pemilihan dan pencalonan pejabat;
  4. Membuat draf Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian/ Penugasan Dosen dalam tugas tambahan;
  5. Membuat draf Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Rektor.
e.   Bidang Tugas Tugas Kehumasan
  1. Mempersiapkan, menerbitkan, dan mendistribusikan Warta Universitas Malang ke seluruh unit di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi di Indonesia;
  2. Mempersiapkan, menerbitkan, dan mendistribusikan Majalah Suara Pendidikan Universitas Malang ke seluruh unit di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi di Indonesia;
  3. Menyelenggarakan Siaran Pers dan pembuatan Pers Release;
  4. Mendokumentasikan kegiatan akademik maupun non akademik di Universitas Negeri Malang;
  5. Sebagai Koordinator penyelenggaraan Forum Komunikasi Humas se-Malang Raya;
  6. Mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kota Malang.

Pembagian bidang tugas untuk membantu menyelesaikan tugas yang menjadi beban Subbagian tetapi dalam penyelesaikan pekerjaan dengan metode Matriks.

Struktur Organisasi Subbag Kumtala sebagai berikut:

  

Subbag Kumtala dalam Struktur Organisasi BAUK 

Subbag Kumtala dalam Struktur Organisasi Biro AUK

Posted in katanya TULISANKU with tags on 27 Mei 2009 by Supangat yang S.Pd

Pusat TIK, 26 Mei 2009

Hari ini aku aku bertapa,
tentang dunia,
Esok tentu lupa atau terjaga,
Memang, aku bukan dewa
sebab aku masih berdo’a
Meminta masih tetap terjaga
dari kerja dan kembara.
Semoga.

Catatan buat teman2 di UM: Gerangan Apa PK-BLU?

Posted in katanya TULISANKU with tags on 27 Mei 2009 by Supangat yang S.Pd

Supangat yang S.Pd

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008  pada tanggal 30 Juni 2008, tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Negeri Malang, tertuang dalam amar keputusan yang berbunyi:

KESATU         :  Menetapkan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Negeri Malang tahun 2008 – 2012 sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.

KEDUA          : Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tolok ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta siap latih sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

KETIGA : Apabila Universitas Negeri Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam lampiran Peraturan Menteri ini maka status Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (PPK-BLU) Universitas Negeri Malang diturunkan dan/atau dicabut.

merupakan restu bahwa Universitas Negeri Malang yang  dulu terkenal sebagai LPTK Pembina, harus berubah, ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tanggal 24 September 2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), (100% secara penuh) maka secara otomatis siap ataupun tidak Universitas Negeri Malang harus berubah menjadi Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Apanya yang berubah?).

Sebelum lebih jauh mari kita tengok kebelakang kenapa rame-rame banyak Perguruan Tinggi Negeri yang ingin ber-PKBLU-ria dan awal mula diterapkannya PK-BLU oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kronologi Implementasi PP No. 30 Th. 2005 Tentang PK-BLU

Sekitar lima tahun yang lalu Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara Mulia P. Nasution di Jakarta, Rabu (30/6/2004), mengatakan bahwa Pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum untuk menertibkan anggaran di instansi yang tidak jelas pengelolaan keuangannya. Pembentukan badan ini karena ada ketidakjelasan pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan di beberapa instansi pemerintah.

Badan ini akan dibentuk pada Januari 2005 melalui peraturan pemerintah. Pembentukan badan di setiap instansi itu merujuk pada telah disahkannya Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Pada awalnya ada tiga bidang instansi yang akan diterapkan dengan pola Badan Layanan Umum. Pertama, instansi yang menyediakan barang dan jasa pada publik tapi tidak berorientsi pada untung. Instansi ini seperti perguruan tinggi dan rumah sakit. Kedua, instansi pengelola wilayah seperti Badan Otorita Batam dan Badan Pengelola Kemayoran. Ketiga, instansi yang mengelola rekening-rekening seperti dana reboisasi dan dana bergulir.

Badan Layanan Umum ini akan menertibkan anggaran-anggaran yang mengalir ke instansi-instansi tersebut sehingga  tidak ada lagi dana-dana yang off budget.

Dicontohkan tentang dana bergulir. Dana ini, tidak untuk dihabiskan tapi justru dikembangkan dan ditambah. Dengan sistem yang sekarang, dana tersebut harus disetor ke kas negara, sehingga dana ini lama-lama bisa habis. Dengan adanya Badan Layanan ini, anggaran di setiap instansi bisa diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan ke DPR setiap tahun. Sehingga seluruh saldo pemerintah setiap tahun bisa diketahui dan dijelaskan keberadaannya. Badan ini juga yang akan diminta untuk menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya. “Seperti perusahaan.”

Keberadaan Badan ini akan berada di bawah tanggung jawab departemen atau instansi yang membentuknya. Menteri Keuangan hanya bertanggung jawab pada pengelolaannya. Pertanggungjawaban laporan keuangan ke DPR akan disertakan sebagai lampiran departemen terkait. (Tempo Rabu, 30 Juni 2004).

Waktu terus berjalan, dan pada tanggal 13 Juni 2005 diundangkanlah Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.

Pada kesempatan lain (Tempo Senin, 26 Maret 2007) diungkapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo, banyak rekening di sejumlah kementerian dan lembaga yang tidak jelas statusnya akan ditertibkan pengelolaannya ke dalam Badan Layanan Umum (BLU). Pengalihan pengelolaan ini merupakan salah satu alternatif penataan rekening-rekening yang pernah dibuka pada masa lalu namun belum pernah dilaporkan secara transparan dalam laporan keuangan.

Penertiban rekening-rekening tersebut adalah untuk mengintegrasikan dana yang tidak jelas itu ke dalam keuangan pemerintah. Prinsipnya, dana-dana yang masuk BLU pada dasarnya merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetor ke kas negara.

Menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan banyak uang yang tidak jelas di rekening yang terintegrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Salah satunya, Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan pihaknya saat ini juga sedang memfokuskan pada audit rekening-rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sejumlah rekening itu ditelusuri kembali oleh BPK untuk mengetahui dasar hukumnya, apa yang dipungut, disimpan di mana, untuk apa digunakan, dan bagaimana pertanggungjawaban dikaitkan dengan APBN.

Menurut dia, pemerintah harus menyederhanakan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dia mencontohkan, pungutan uang kuliah yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi tidak harus disetorkan semua ke kas negara tapi yang penting dilaporkan sehingga masuk dalam perhitungan APBN.

Banyaknya rekening bermasalah itu menjadi faktor utama diberikan opini disclaimer oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sehingga dengan penataan rekening bermasalah ke dalam BLU, menurut Herry Purnomo, pemerintah berharap tidak ada lagi temuan BPK mengenai hal itu. 

Di sisi lain seperti disebut Herry, rekening Dana Abadi Umat yang selama ini dikelola secara nonbujeter oleh Departemen Agama termasuk rekening yang akan dialihkan ke BLU. Badan tersebut dibentuk di lingkungan Departemen Agama. Menurut dia, dana-dana itu akan ditangani oleh Satuan Kerja yang ditunjuk dan mendapatkan izin pemerintah untuk mengelola dana itu dengan prinsip BLU.

Dan Herry menegaskan tak semua rekening kementerian dan lembaga dialihkan ke BLU karena akan tergantung jenis dan klasifikasi masing-masing. “Kalau itu penerimaan negara yang harus disetorkan ya harus disetorkan, tapi ada juga dana pihak ketiga yang wajib dikembalikan, atau saldo rekening proyek yang harus ditutup rekeningnya dan uangnya ditarik lagi ke kas negara,” paparnya.

Pada kesempatan yang lain dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendiknas, Mendagri, Menpan, Menkumham, Menag, dan Menkeu, di Jakarta, Senin,  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) melanggar tiga undang-undang (UU).

“Pengelolaan PNBP pada PTN yang berstatus badan hukum milik negara tidak sejalan dengan tiga UU, yaitu UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,”

Menkeu menyebutkan berdasarkan UU 20 tahun 1997, PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP itu antara lain penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dapat dilaksanakan kepada masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam kaitannya dengan PTN, Menkeu menjelaskan aset yang ada di PTN merupakan milik negara, demikian juga pembiayaan operasionalnya seperti listrik, gaji dosen dan karyawan berasal dari pemerintah/negara. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh PTN merupakan PNBP.

“Berdasar tiga UU yang dimaksud tadi, seluruh PNBP wajib disetor ke kas negara. Seluruh PNBP harus dikelola dalam sistem APBN,” katanya.

Namun Peraturan Pemerintah (PP) tentang penetapan PTN sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) mengatur bahwa penerimaan PTN yang berasal dari masyarakat bukan merupakan PNBP. Beberapa PP yang mengatur tentang PT BHMN, yaitu, PP No 61/1999 tentang PT sebagai Badan Hukum. Selanjutnya, PP No 152/2000 tentang Universitas Indonesia sebagai BHMN. Lalu, PP No 153/2000 untuk Universitas Gadjah Mada, PP No 154/2000 untuk Institut Pertanian Bogor, PP No 155/2000 untuk Institut Teknologi Bandung, PP No 56/2003 untuk Universitas Sumatera Utara, PP No 62/2004 untuk Universitas Pendidikan Indonesia, dan PP No 30/2006 tentang Universitas Airlangga sebagai BHMN.

Kalau PP, kan di bawah UU. Tapi, universitas itu sakti-sakti sehingga berani melanggar UU Keuangan Negara. Sekarang kita mau pilih UU atau PP-nya. Jadi, masalahnya, PNBP pada BHMN belum sejalan dengan UU Keuangan Negara, beber Ani, sapaan Sri Mulyani. Semua penerimaan yang menjadi hak dan kewajiban negara, harus dicantumkan di APBN. Setiap menerima harus masuk APBN dan karena itu harus masuk siklus negara. Semua penerimaan kas umum negara menggunakan rekening umum negara, sebut Menkeu.

Jika ingin mengelola keuangan sendiri, kata Menkeu, PT BHMN bisa menjadi BLU di bawah Departemen Pendidikan. Dengan mekanisme keuangan BLU, PT BHMN bisa hanya melaporkan pencatatannya ke APBN tanpa harus menyetorkan ke APBN.

Pilihannya tinggal pada perguruan tinggi tersebut. Prinsipnya, tetap berfungsi untuk pelayanan publik dan tetap akuntabel dengan undang-undang, tutur Ani. Selain itu, diperlukan PP tentang jenis dan tarif PNBP di Depdiknas, terutama terkait pungutan kepada masyarakat.

Dipertegas Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno menyatakan, DPR mendukung seluruh PNBP di PTN, termasuk yang berstatus BHMN, dikelola dalam sistem APBN dan harus disetor ke kas negara. Untuk menjamin keberlangsungan operasional pendidikan tinggi, kami juga mendesak Menkeu secara konsisten melaksanakan kebijakan mengenai waktu pencairan dana PNBP secara cepat pula, katanya. (Jawa Pos, 27 Maret 2007)

Dalam pembicaraan yang sama, “Selama masih ada konflik dalam pengaturannya, agak sulit untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP pada PTN tersebut,” katanya.

Ia menyebutkan hingga saat ini pengelolaan penerimaan yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi pada PTN itu tidak menggunakan mekanisme APBN atau bersifat “off budget“.

Pihak PTN yang dimaksud memang sudah melakukan audiensi dengan pihak Depkeu beberapa waktu lalu, ujarnya. “Kita tawarkan solusi antara lain mereka harus mengikuti mekanisme PNBP atau melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU),” katanya. Kalau memang mengikuti mekanisme PNBP, maka harus segera ditetapkan PP yang mengatur jenis dan tarif sebagai landasan pemungutan PNBP kepada masyarakat.

Sementara kalau PTN menginginkan adanya fleksibilitas, maka bisa beralih ke BLU di mana PTN dapat langsung menggunakan dana dari PNBP. Pengelolaan dana itu tidak mengikuti mekanisme APBN, tetapi merupakan bagian dari APBN. “Ini yang kita tawarkan. PTN harus tentukan jenisnya apakah sebagai BLU atau akan mengikuti mekanisme PNBP,” katanya. (Antara 26 Maret 2007)

Dari kronologi uraian jelas bahwa yang menjadi fokus PK-BLU adalah upaya pengelolaan Penerimaan Negara yang berasal dari Bukan Pajak atau disebut (PNBP) seperti penerimaan SPP, jika sebelum PK-BLU langsung disetor ke kas negara maka sesudah PK-BLU dapat langsung digunakan tetapi tetap dengan mekanisme pelaporan tentunya. (Bila ada pertanyaan tentang kaitan antara PK-BLU dengan UU BHP yang disyahkan pada 17 Desember 2008, pada prinsipnya kedua hal tersebut sejalan tidak ada pertentangan antara keduanya, dan akan dibicarakan pada sesi berikut)

Tetapi sebenarnya permasalahannya bukan sesederhana itu, ada beberapa implikasi yang harus diwujudkan dalam upaya penerapan PK-BLU yang merupakan persyaratan dalam penyelengagraan PK-BLU.

Pengertian dan Persyaratan pengajuan Satker PK-BLU

Agar lebih jelas tentang pengertian PK-BLU secara definitif, Batasan BLU dan seputar pengertian BLU menurut Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagai berikut:

BLU adalah Satker yang menerima fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD. BLU adalah wadah baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Keberadaan BLU, harus diseleksi dengan tata kelola khusus, dimana menteri/pimpinan lembaga/satuan kerja dinas terkait membina aspek teknis BLU, sementara Menteri Keuangan/PPKD berfungsi sebagai pembina di bidang pengelolaan keuangan.

Dan yang menjadi satker adalah Satker pemerintah operasional yang melayani publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, lisensi, dll.) untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Satker BLU (dapat berasal dari berbagai jenjang eselon atau non eselon) merupakan pengagenan (agentification) aktifitas (kegiatan) yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (bisnis like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan Kedudukan BLU adalah tetap berada dibawah kementerian negara/ lembaganya/ SKPD, dan tidak terpisah dari instansi induknya. Oleh karena itu seluruh pendapatan yang diperolehnya dari non APBN/APBD dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban APBN/APBD. Demikian pula dengan seluruh belanja BLU-nya.

Sebagai Upaya menjadi Satker BLU yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota. Penetapan Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota satker  diberikan berupa pemberian status secara penuh dan secara bertahap. Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 tahun. Penerapan PK BLU berakhir apabila:

1.   dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/ walikota sesuai kewenangannya.

2.   dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/ walikota berdasarkan usul dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai kewenangannya.

3.   berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan.

 Penerapan BLU untuk mempromosikan peningkatan layanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU, yang dikelola secara professional dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas. BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis Pembina (melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal dari BLU terkait)

Persyaratan instansi pemerintah untuk menerapkan PK BLU:

Persyaratan Substantif Instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan umum, berupa:

  • Penyediaan barang dan/atau jasa Pelayanan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian;
  • Pengelolaan dana khusus, Pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan;
  • Pengelolaan kawasan atau wilayah secara otonom Otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu /Kapet.

Persyaratan Teknis

  • Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya;
  • Kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan Administratif

  • Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja
  • Pola Tata Kelola
  • Rencana Strategis Bisnis
  • Laporan Keuangan Pokok
  • Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  • Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit.

(bersambung)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.